SUSUPONEWS.COM, Gorontalo — Persatuan Pelajar Mahasiswa Popayato Barat Gorontalo melayangkan kritik tajam terhadap stagnasi kepemimpinan yang dialami oleh Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato. Organisasi kemahasiswaan tingkat daerah tersebut dinilai mengalami kevakuman kepengurusan akibat tidak dilaksanakannya forum permusyawaratan tertinggi organisasi dalam jangka waktu yang cukup lama.
Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Popayato Barat Gorontalo, Mustakim Lalesa, menegaskan bahwa lembaga wadah berhimpun seluruh mahasiswa asal Kabupaten Pohuwato itu seharusnya dapat menjalankan peran strategis secara optimal. Lembaga tersebut idealnya berfungsi sebagai wadah pemersatu, pembina kader, serta ruang pemikiran intelektual bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi.
Kondisi riil yang terjadi saat ini dinilai telah mengikis marwah serta eksistensi kelembagaan akibat mandeknya proses regenerasi kepemimpinan. Ketidakjelasan mekanisme transisi kekuasaan tersebut menyebabkan roda organisasi berjalan tanpa arah dan kehilangan keabsahan secara hukum tata kelola keorganisasian internal.
Kevakuman pelaksanaan agenda evaluasi dan pemilihan pengurus baru membuat keberadaan lembaga tersebut diibaratkan seperti organisasi yang kehilangan denyut nadi aktivitas. Selain tidak melaksanakan pengkaderan secara terencana, wadah berhimpun mahasiswa tersebut juga dinilai pasif dalam menyuarakan isu-isu strategis daerah.
Merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, masa bakti kepengurusan diatur selama satu periode serta diwajibkan menyelenggarakan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Penundaan forum tertinggi organisasi yang berlangsung bertahun-tahun dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap aturan main internal.
Pelanggaran terhadap konstitusi dasar organisasi secara berlarut-larut berpotensi merusak tatanan pendidikan karakter dan kepemimpinan bagi seluruh anggota. Pengurus yang tidak patuh pada regulasi internal dinilai gagal memberikan keteladanan yang baik kepada generasi penerus dalam berorganisasi secara disiplin dan taat aturan.
Dampak dari tidak berjalannya fungsi kelembagaan tersebut dirasakan langsung oleh kalangan mahasiswa, khususnya yang berasal dari wilayah Popayato Barat serta Pohuwato secara umum. Saluran resmi untuk melakukan advokasi terhadap pemenuhan sarana pendukung kuliah, fasilitas tempat tinggal, hingga akses bantuan pendidikan menjadi tidak berjalan.
Selain terhambatnya pendataan dan pembinaan terhadap mahasiswa baru, kevakuman organisasi juga mengakibatkan hilangnya peran kontrol sosial masyarakat. Lembaga kemahasiswaan yang seharusnya responsif terhadap dinamika pembangunan daerah kini kehilangan daya kritisnya sebagai mitra penyeimbang kebijakan pemerintah daerah.
Merespons kondisi tersebut, jajaran pengurus daerah mendesak tingkatan kepengurusan pusat untuk segera mengambil langkah penanganan secara tegas. Pengurus tingkatan atas diharapkan dapat membekukan jajaran kepemimpinan yang telah habis masa baktinya serta membentuk tim pelaksana tugas untuk menyiapkan agenda pemilihan kepengurusan baru.
Seluruh elemen mahasiswa menyatakan kesiapan untuk mengawal jalannya proses transisi kepemimpinan agar dapat berlangsung secara demokratis, terbuka, dan berintegritas. Langkah pembaharuan ini dipandang penting guna mengembalikan esensi lembaga sebagai wadah gerakan pemikir muda, bukan sebagai sarana melanggengkan masa jabatan semata.
