SUSUPONEWS.COM, Gorontalo— Gelombang keprihatinan atas kondisi keamanan di Papua Pegunungan disampaikan oleh Front Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Se-Indonesia (FSPDMSI). Melalui pernyataan sikap resminya di Gorontalo, kelompok mahasiswa ini menyoroti situasi krisis yang melanda Kabupaten Tolikara.
Kehadiran aparat militer non-organik di kawasan pemukiman sejak awal Oktober 2026 dinilai menciptakan dinamika sosial yang dinamis dan berpotensi memicu ketakutan warga. Situasi tersebut berdampak langsung pada tatanan kehidupan masyarakat sipil di wilayah pedalaman.
Kondisi keamanan di Distrik Kembu, Gundagi, Telengeme, dan Gilobandu dilaporkan mengalami perubahan signifikan. Keberadaan pos militer di sekitar pemukiman warga dinilai merestriksi ruang gerak publik, termasuk akses menuju lahan pertanian dan kebun.
Terbatasnya ruang gerak harian menyebabkan gangguan pada aktivitas perekonomian warga lokal yang bergantung pada sektor pertanian. Ketakutan akan potensi konflik membuat warga terpaksa membatasi kegiatan di luar rumah demi menghindari risiko keamanan.
Eskalasi ketegangan ini memicu pergerakan pengungsi internal ke beberapa distrik tetangga seperti Yowo, Oyuk, Ewan, dan Tolineri. Sebagian warga bahkan dilaporkan memilih berlindung di kawasan hutan untuk mengamankan diri bersama keluarga mereka.
Proses pengungsian massal tersebut berimplikasi langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan. Terputusnya rantai pasok pangan, krisis air bersih, dan ketiadaan akses layanan kesehatan menjadi persoalan mendesak yang memerlukan penanganan cepat.
FSPDMSI menegaskan bahwa persoalan di Tolikara tidak sekadar isu keamanan semata, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang menyeluruh. Pendekatan dialogis dan berorientasi pada perlindungan sipil dinilai menjadi kunci utama penyelesaian masalah.
Dalam jumpa pers tersebut, organisasi yang dipimpin Ketua Umum Mada Kogoya dan Sekjen Konijus Bomsel ini melayangkan sepuluh poin tuntutan kepada pihak berwenang. Tuntutan tersebut mencakup penarikan militer hingga evaluasi kebijakan keamanan di seluruh Tanah Papua.
Poin penegakan hukum juga menjadi sorotan utama, di mana mahasiswa mendesak pengusut adil atas insiden pembunuhan warga sipil yang melibatkan nama Korona Penggu, Legion Karoba, Elki Wunungga, dan Charles Kogoya. Mereka meminta pertanggungjawaban tegas dari aparat penegak hukum.
Pernyataan sikap ditutup dengan desakan reformasi kebijakan pembangunan, penolakan izin perberasan di Distrik Dow dan Wari, serta permintaan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara adil, komprehensif, dan terbuka
