SUSUPONEWS.COM – POHUWATO, Terbitnya pemberitaan baru-baru ini yang memuat pernyataan Kepala Desa (Kades) Molosipat Utara, Masrin Husain, menuai sorotan tajam dan keheranan besar di tengah publik. Pasalnya, tanpa adanya desakan maupun tuduhan dari masyarakat dan pemuda Molosipat Utara, Kades justru melempar narasi yang seolah-olah “terasingkan” dan mengaku tidak mengetahui informasi ataupun memperoleh undangan terkait gerakan penolakan aktivitas perusahaan produksi kayu/HTE (Hutan Tanaman Energi) PT Lumintu Ageng Lestari.
Langkah defensif yang dinilai tidak sesuai fakta lapangan ini memicu kecurigaan publik, bahwasanya sang Kades diduga mulai membuka ruang dan berpihak pada masuknya investasi industri kayu tersebut di wilayah Popayato.
Fakta Lapangan Membantah: Kades Mengetahui Aksi Jilid I dan Menerima Undangan Jilid II
Klaim Kades yang mengaku tidak memperoleh informasi atau ajakan dibantah keras oleh fakta di lapangan. Sejak awal, Kades Molosipat Utara dinilai sudah mengetahui secara pasti dinamika gerakan rakyat yang menolak ekspansi perusahaan kayu tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Jilid I, Irsad Sulaeman, secara tegas membantah narasi kekecewaan Kades yang merasa tidak dihubungi. Menurut Irsad, rekam jejak gerakan sejak awal sudah disaksikan langsung oleh pemerintah desa.
“Sangat aneh dan membingungkan jika di media beliau mengaku tidak pernah dihubungi atau tidak ada ajakan. Pada Aksi Jilid I, beliau melihat langsung massa aksi bahkan sempat singgah di titik kumpul para demonstran. Memasuki Aksi Jilid II, panitia juga telah menyerahkan undangan tertulis secara resmi yang diantarkan langsung ke Kantor Desa Molosipat Utara. Jadi, tidak ada alasan Kades mengaku tidak tahu,” tegas Irsad Sulaeman.
Dugaan Sinyal Pro-Investasi dan Upaya Memecah Belah Solidaritas
Masyarakat dan pemuda menilai narasi “keluhan” Kades di media bukan murni bentuk penolakan atas dasar keselamatan lingkungan dan kawasan hutan, melainkan kekecewaan terselubung karena tidak dilibatkan dalam pusaran rencana korporasi HTE tersebut. Pernyataan bahwa desa “semestinya ikut dilibatkan” dibaca publik sebagai sinyal karpet merah bagi investasi kayu, bukan penolakan tegas demi melindungi ruang hidup warga.
Lebih jauh, warga mengkhawatirkan munculnya narasi-narasi tidak benar di media ini sengaja dihembuskan sebagai upaya untuk memecah belah persatuan dan solidaritas gerakan rakyat yang saat ini sudah terbangun kuat di Molosipat Serumpun.
Kritik Terhadap Jurnalisme Tendensius Tanpa Riset Data
Sorotan kritis juga tertuju pada kerja-kerja jurnalisme yang menerbitkan berita tersebut. Publik menilai wartawan yang menulis berita itu terkesan mengejar sensasi dan menggiring opini tanpa dibekali riset data mendalam serta konfirmasi faktual di lapangan (indepth coverage).
Penulisan berita yang bersifat tendensius, minim verifikasi, serta keliru dalam memahami substansi aktivitas perusahaan dinilai telah mengabaikan kaidah dasar kode etik jurnalistik. Media yang seharusnya menjadi penyambung suara kritis warga justru terkesan dijadikan sarana pembentukan narasi yang merugikan gerakan sosial masyarakat.
Rakyat Tegaskan Sikap: Jaga Hutan dan Ruang Hidup
Masyarakat dan pemuda Molosipat Utara mengimbau seluruh jajaran pemerintah desa agar konsisten berdiri bersama rakyat dan tidak mencoba bermain di area abu-abu terkait isu kelestarian hutan dan ruang hidup.
Publik menegaskan bahwa penolakan terhadap ekspansi perusahaan kayu HTE di Popayato bersifat mutlak. Mereka mendesak Kades Molosipat Utara untuk segera menentukan sikap secara jujur dan terbuka menolak investasi tersebut, serta menghentikan narasi-narasi di media yang dapat mencederai kepercayaan warga dan merusak persatuan yang telah digalang bersama.
