SUSUPONEWS.COM – Gorontalo, 24 Juni 2025– Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo pada Rabu (24/06/2025) pukul 14.00 WITA. Aksi tersebut bertepatan dengan momentum penutupan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Provinsi Gorontalo.
Mengusung tema “PMII Kota Gorontalo Bergerak”, massa PMII menyampaikan kritik konstruktif terhadap berbagai persoalan nasional maupun lokal yang dinilai semakin mengancam kedaulatan ekonomi bangsa serta hak-hak masyarakat di daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Kota Gorontalo menegaskan bahwa pemerintah pusat harus kembali menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, PMII menilai kepercayaan publik terhadap institusi negara harus dipulihkan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Massa aksi juga mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pemerintahan melalui reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang jelas, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, serta melakukan pembenahan terhadap program-program yang dinilai tidak efektif. PMII secara tegas menyuarakan tuntutan untuk melakukan reset terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), membubarkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Selain membawa isu nasional, PMII Kota Gorontalo juga mengangkat berbagai persoalan lokal yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang adil. Di antaranya dugaan pengalihan hutan desa kepada pihak perusahaan, aktivitas perusahaan yang beroperasi sangat dekat dengan pemukiman warga dengan jarak sekitar 100 hingga 200 meter, serta pembangunan sub sektor kepolisian yang berdiri di atas lahan perusahaan yang memunculkan dugaan keberpihakan terhadap kepentingan korporasi.
Tidak hanya itu, PMII juga menyoroti dugaan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya menjadi hak masyarakat kepada pihak perusahaan, serta praktik perampasan ruang hidup masyarakat adat yang mengancam keberlangsungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.
Ketua PC PMII Kota Gorontalo (Yayan Mokoagow) dalam orasinya menegaskan bahwa kehadiran organisasi mahasiswa bukan sekadar menjadi penonton atas berbagai persoalan bangsa, tetapi harus tampil sebagai kekuatan moral yang mengawal arah pembangunan nasional dan daerah.
“Momentum kehadiran Presiden di Gorontalo tidak boleh hanya menjadi seremoni. Kami ingin memastikan bahwa suara rakyat, petani, nelayan, masyarakat adat, guru, dan kelompok-kelompok rentan lainnya benar-benar didengar. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan memberi ruang lebih besar kepada kepentingan korporasi yang merampas hak masyarakat,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, PMII Kota Gorontalo mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan. PMII menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut hingga tercipta keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.
Aksi sempat diwarnai ketegangan antara massa PMII dan aparat kepolisian saat peserta aksi mendesak akses penyampaian aspirasi. Adu argumentasi terjadi beberapa kali, namun situasi tetap terkendali hingga seluruh tuntutan dan pernyataan sikap berhasil disampaikan.
