SUSUPONEWS.COM — GORONTALO, 08 JUNI 2026 – Langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memecat ASN berinisial C dan memburu makelar proyek berinisial H menjadi titik balik. Di saat sorotan nasional tertuju pada Gorontalo sebagai tuan rumah PENAS XVII, aktivis lokal Rijal Agu tak mau momen penting ini hanya dijadikan seremonial belaka. Ia langsung melontarkan 4 tuntutan keras dan tak bisa ditawar kepada pemerintah daerah untuk membereskan kekacauan di sektor kelapa sebelum ribuan tamu datang berkunjung.
“PENAS XVII 2026 harus menjadi panggung prestasi teknologi pertanian Gorontalo yang bersih, bukan panggung penutupan borok tata kelola pengadaan barang. Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi masa depan para petani kelapa rakyat,” tegas Rijal Agu dengan nada tinggi.
Berikut adalah 4 tuntutan maut yang menjadi garis batas Rijal Agu terhadap otoritas daerah:
1. Ultimatum 14 Hari: Lengkapi Benih Kurang atau Masuk Bui!
Dinas Pertanian diperintahkan segera mengeluarkan surat teguran resmi kepada penyedia jasa. Kekurangan 1.049 batang benih kelapa harus dipenuhi secara fisik dalam waktu maksimal 14 hari kalender. Jika mangkir atau berdalih, status kasus wajib diubah dari sekadar pelanggaran administrasi menjadi Laporan Tindak Pidana Korupsi ke Polda Gorontalo. Tak ada lagi kompromi atas kerugian uang negara.
2. Evaluasi Total: Target 10.000 Hektar Harus Nyata, Bukan Angka Hantu!
Rijal Agu mendesak Kepala Dinas Pertanian, Mulyadi Mario, membongkar seluruh proses verifikasi lapangan yang dinilai lemah. Target tanam seluas 10.000 hektar pada 2026 harus terukur dan terdata benar-benar ada di tanah, bukan sekadar tulisan manis di atas kertas. Data yang salah hanya akan merugikan petani dan menjerumuskan pembangunan daerah.
3. Peraturan Baru: Wajib Pakai Benih Lokal, Hentikan Ketergantungan Luar!
Ini adalah poin paling menyentak: Rijal menuntut diterbitkannya aturan baku yang melarang pengadaan dari luar daerah. Seluruh kebutuhan benih wajib diambil dari Kebun Sumber Benih (KSB) unggulan milik Gorontalo sendiri: Molowahu, Kramat, dan Panua. Kapasitas lokal melimpah, bersertifikat, dan berkualitas tinggi. Mengapa harus beli mahal dari luar yang mutu dan jumlahnya sering dimanipulasi?
4. Bereskan Industri Hilir: PT Royal Coconut Harus Sehat & Taat Aturan!
Rantai ekonomi kelapa putus jika pabrik pengolahan bermasalah. Rijal meminta Dinas Tenaga Kerja turun tangan keras menengahi konflik di PT Royal Coconut. Segala masalah—mulai dari PHK sepihak anggota FSPMI, pelanggaran kewajiban BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, hingga limbah yang mencemari lingkungan—harus selesai tuntas. Pabrik harus berjalan bersih agar hasil panen petani tetap punya tempat bernaung.
Bagi Rijal Agu, keempat tuntutan ini bukan sekadar kritik, melainkan syarat mutlak. Gorontalo tidak pantas menjadi pusat perhatian nasional jika di dalamnya masih penuh kebocoran, ketidakadilan, dan tata kelola yang amburadul. PENAS XVII harus menjadi bukti kebangkitan, bukan sekadar panggung sandiwara yang menutupi Kejahatan.
menutupi kejahatan.
