SUSUPONEWS.COM – Perguruan tinggi tidak boleh sekadar menjadi pabrik pencetak ijazah yang dingin dan bungkam. Universitas harus menjadi kawah candradimuka bagi pemikiran kritis, tempat gagasan diuji, dan kebenaran disuarakan tanpa rasa takut.
Hari ini, mahasiswa bersama rakyat tidak lagi dapat memejamkan mata menghadapi kenyataan di lapangan. Berbagai program strategis pemerintah—mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa (Kopdes)—yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, justru makin memperlihatkan pendekatan militeristis.
Realitas menunjukkan bahwa ranah sipil dan pengelolaan ekonomi publik perlahan diambil alih oleh institusi militer. Pelatihan pegawai serta pengelola Kopdes yang menerapkan pola komando gaya militer merupakan sinyal berbahaya bagi demokrasi. Kesejahteraan rakyat tidak dapat dibangun dengan pendekatan ketertiban aparat, melainkan melalui pemberdayaan berbasis partisipasi publik, transparansi, dan tata kelola sipil yang profesional.
Kondisi ini makin mengemuka seiring dengan rencana pemerintah mendirikan sepuluh Universitas Republik Indonesia (URI). Rencana tersebut ditandai dengan pelantikan Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Pendirian URI menghadirkan paradoks serius yang membedakannya secara tajam dari perguruan tinggi lain di tanah air. Kebijakan pemerintah yang melibatkan struktur ketentaraan secara masif di berbagai sektor—termasuk dalam ekosistem pendidikan—berpotensi membawa doktrin “Satu Komando, Satu Perintah” ke dalam ruang kampus. Padahal, dunia perguruan tinggi hidup dari dialektika, skeptisisme ilmiah, kebebasan mimbar akademik, dan keberanian untuk mempertanyakan otoritas.
Secara historis, mahasiswa memegang empat peran fundamental dalam tatanan sosial:
Agent of Change (agen perubahan),
Social Control (pengontrol sosial),
Iron Stock (cadangan pemimpin masa depan), dan
Moral Force (kekuatan moral).
Keempat fungsi ini hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim akademik yang merdeka, kritis, serta bebas dari intimidasi struktural.
Ketika doktrin militeristis merembes ke dalam tata kelola perguruan tinggi, mahasiswa berada dalam ancaman pembungkaman ruang kritis. Kultur kepatuhan mutlak berpotensi mengikis daya kritis mahasiswa, mengerdilkan peran mereka dari agen perubahan menjadi sekadar pelaksana instruksi struktural. Di saat mahasiswa dari berbagai kampus tetap memelihara independensi untuk mengkritisi kebijakan publik dan menjadi penyambung lidah rakyat, mahasiswa URI dikhawatirkan dihadapkan pada barikade kepatuhan hirarkis yang menyulitkan mereka menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif.
Atas dasar pertimbangan tersebut, kami menyatakan PENOLAKAN MUTLAK TERHADAP MILITERISASI TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI dalam bentuk dan dalih apa pun. Dunia pendidikan tidak boleh diseragamkan seperti barak, disusupi kultur komando hirarkis, maupun dikendalikan oleh struktur aparat yang berpotensi mematikan nalar kritis dan membungkam mimbar kebebasan.
Pendidikan tinggi bukanlah tempat untuk mendisiplinkan pikiran agar seragam, melainkan sarana untuk melatih keberanian berpikir independen. Jika kampus kehilangan kebebasan akademiknya akibat intervensi tata kelola berbasis komando, marwah universitas itu sendiri telah gugur.
Sifat dasar ilmu pengetahuan adalah kritis dan memerdekakan, bukan patuh secara buta pada perintah. Mahasiswa di mana pun belajar—termasuk di URI—harus tetap berdiri bersama rakyat dan mempertahankan kebebasan akademik dari segala bentuk penjinakan kekuasaan.
