SUSUPONEWS.COM, GORONTALO — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Amai Gorontalo, Gusnar Rupu, menyoroti kian maraknya praktik politik uang (money politics) dan dominasi politisi outsider dalam tatanan politik lokal saat ini. Tak hanya menyentil para elit, Gusnar secara tegas mengarahkan pandangannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan politik uang.
Gusnar menilai, kontestasi politik hari ini telah bergeser dari ajang adu gagasan dan pengetahuan politik menjadi arena pertarungan finansial belaka.
“Panggung politik hari ini sangat memprihatinkan karena didominasi oleh para politisi outsider. Hal-hal yang seharusnya dilandasi oleh faktor pengetahuan dan kapabilitas politik justru beralih sepenuhnya pada aspek materil,” kata Gusnar Rupu.
Ia juga menyayangkan pola kedekatan antara lembaga atau platform seperti PAPIP Celebes dengan beberapa figur politik senior Gorontalo, seperti Fadel Mohammad, Rusli Habibie, serta petinggi politik lainnya. Langkah tersebut dinilainya mencederai citra politik yang sehat di mata masyarakat.
“Kedekatan PAPIP Celebes dengan beberapa politisi lokal seperti Fadel Mohammad, Rusli Habibie, dan petinggi politik lainnya hanya menjadi satu hal yang mencederai citra politik itu sendiri. Sebagai anak muda yang mempelajari ilmu politik, saya merasa miris melihat situasi politik saat ini,” tegasnya.
Secara khusus, Gusnar menyoroti peran KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mengemban amanat undang-undang untuk menjaga integritas demokrasi, termasuk mengikis praktik politik transaksional.
“Kian hari panggung politik kita justru semakin condong pada politik uang. Padahal, KPU memiliki tugas dan fungsi utama untuk memberantas dan mencegah praktik politik uang tersebut. Namun kenyataannya, fenomena ini justru makin liar,” ujar Gusnar.
Ia menambahkan, praktik politik uang kini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan dipraktikkan secara terang-terangan dengan manipulasi narasi publik.
“Bukannya berkurang atau hilang, politik uang justru dilakukan secara terang-terangan. Bahkan lebih parahnya lagi, praktik tersebut dibranding sedemikian rupa atas dasar bahwa itu merupakan bentuk ‘pengabdian’ kepada masyarakat Gorontalo. Ini adalah pembohongan publik yang harus ditindak tegas,” tambahnya.
Melalui kritik ini, HMJ Pemikiran Politik Islam UIN Sultan Amai Gorontalo mendesak KPU dan lembaga terkait untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi benar-benar merealisasikan fungsi pengawasan dan edukasi politik agar demokrasi di Gorontalo tidak runtuh oleh kekuatan modal semata.
