SUSUPONEWS.COM – GORONTALO, 15 September 2026 – Berada dalam momentum penegakan hak dasar masyarakat atas pendidikan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama elemen gerakan mahasiswa dari tatanan Dema Fakultas dan juga organisasi himpunan mahasiswa jurusan yang ada pada universitas Islam negeri Gorontalo, menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 15 September 2026. Aksi ini mengusung tema “Evaluasi Sistem Pemerintahan untuk Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis” sebagai bentuk kritik terhadap arah kebijakan publik dan tata kelola sektor pendidikan.
Massa aksi berkumpul di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada pukul 10.00 WITA, sebelum bergerak menuju titik pusat aksi di Bawah Menara. Aksi ini bertujuan untuk menemui langsung Gubernur dan Ketua DPRD guna meminta komitmen nyata atas perbaikan sistem pendidikan dan isu kerakyatan.
Dalam pergerakannya, massa aksi menegaskan komitmen untuk tetap berdiri dan bertahan di barisan apabila tidak ditemui langsung oleh Gubernur maupun Ketua DPRD, sampai seluruh tuntutan didengar dan ditindaklanjuti.
Adapun 6 (enam) tuntutan utama yang diusung dalam aksi ini meliputi:
Revisi Segera UU Sisdiknas: Menuntut pembaruan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar lebih adil, demokratis, dan menjamin keterjangkauan pendidikan bagi seluruh rakyat.
Percepatan Putusan Hakim Terkait Alokasi Anggaran Pendidikan: Mendesak pemerintah segera mengeksekusi putusan peradilan mengenai alokasi anggaran pendidikan tanpa penundaan.
Pendidikan Sebagai Program Prioritas Utama: Menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional, bukan sekadar program penunjang.
Pengaturan Tegas Anggaran 20% Pendidikan di UU Sisdiknas: Menuntut agar pengalokasian anggaran 20% untuk sektor pendidikan dikunci secara tegas di dalam UU Sisdiknas agar tidak dialihkan ke sektor lain.
Evaluasi Tatakelola Pembangunan KDMP: Mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap transparansi serta akuntabilitas tata kelola pembangunan KDMP.
Pengembalian Militer ke Barak: Menuntut penegakan supremasi sipil dan penghentian keterlibatan militer dalam ranah sipil maupun institusi pendidikan.
Aksi ini menjadi langkah konsisten mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah demi terwujudnya tatanan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh lapisan masyarakat.
